Warga Sunda Wiwitan – Gambar dapat memiliki Hak Cipta

Penulis : Ira Indrawardhana – Dosen Antropologi FISIP UNPAD, warga AKUR (Adat Karuhun Urang Sunda) Cigugur Kuningan, Vice Coordinator of Advocacy, Network and education Division ICRP.

 

 

Secara keilmuan antropologi, terdapat perspektif bahwa sistem kepercayaan atau religi mengalami perkembangan evolutif dari animisme, dinamisme, totemisme dan sebagainya. Awam cenderung memahami bahwa dimensi religius dalam konsep “agama” sebagai konsepsi puncak dari perkembangan sistem kepercayaan yang berkembang dalam kehidupan manusia. Benarkah demikian? Pertanyaannya kemudian dimanakah atau bagaimanakah posisi “agama minoritas” atau “sistem kepercayaan” lain yang seolah belum terakomodasi dalam ruang publik secara setara, seperti halnya para kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan kepercayaan atau “agama adat”.

Animismekah mereka, dinamismekah mereka, totemismekah mereka, apakah mereka dapat dikategorikan sebagai agama atau sekedar sistem kepercayaan baru dari berbagai konsep yang telah ada ? Tapi bagaimana pun dan apapun itu namanya, sebuah sistem kepercayaan, memberikan identitas budaya baik bagi personal maupun komunal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan, karena memiliki ritual systems and other aspects of religious practice. Bahkan pada prakteknya sistem kepercayaan yang dimaksud memiliki pola religiusitas dan religiomagi yang berkaitan dengan sistem sosial dan teknologi yang dikembangkan dalam kehidupan masyarakatnya. Hanya saja eksistensi mereka secara sosial dan politis sejauh ini masih mengalami berbagai hambatan dan tantangan baik berupa diskriminasi yang bersifat vertikal (secara hukum dan birokrasi) maupun secara horizontal (stereotip negatif dan pembedaan perilaku oleh kalangan masyarakat sekitar).

Sunda Wiwitan adalah penamaan bagi keyakinan atau sistem keyakinan “masyarakat keturunan Sunda”. Meski penamaan itu tidak muncul oleh komunitas penganut Sunda Wiwitan, tetapi kemudian istilah itu dilekatkan pada beberapa komunitas dan individu Sunda yang secara kukuh mempertahankan budaya spiritual dan tuntunan ajaran leluhur Sunda.

Masyarakat Kanekes, Kasepuhan Adat Banten Kidul (Ciptagelar dan kampung adat sekitarnya), Kampung Adat Cireundeu-Leuwi Gajah Cimahi, Kampung Susuru Ciamis, Kampung Pasir Garut dan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (AKUR) di Cigugur Kuningan adalah beberapa komunitas di Jawa Barat yang masih memegang teguh ajaran-ajaran Sunda Wiwitan ini. Secara administratif untuk membedakan seseorang atau warga komunitas yang memeluk keyakinan Sunda Wiwitan ini dengan lainnya biasanya dalam kolom agama di KTP (Kartu Tanpa Penduduk) tidak mencantumkan agama semit atau  agama “luar” negeri (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu dsb). Biasanya kolom agama pada KTP para penganut Sunda Wiwitan dikosongkan atau terdapat tanda (-) atau ada yang ditulis (tulis tangan atau diketik) Sunda Wiwitan saja. Kondisi ini terjadi bagi mereka yang “kukuh” tidak mau dituliskan nama agama selain yang dianutnya (Sunda Wiwitan). Padahal pihak aparat pembuat KTP terkadang menyarankan (bahkan cenderung memaksa) untuk mengisi kolom agama dengan nama agama-agama yang (katanya) diakui pemerintah (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu). Tidak jarang pula ada yang mengaku menganut Sunda Wiwitan sementara dalam kolom agama dalam KTP-nya masih ada ketikan nama agama “luar”.

Desa adat Ciptagelar – Gambar dapat memiliki Hak Cipta

Keyakinan Sunda Wiwitan yang secara administratif tidak tertulis atau dikosongkan pada kolom agama di KTP  itu sama halnya dengan mereka yang mengaku “agama-agama adat” nusantara seperti parmalim, pelebegu, kaharingan, kejawen, aluk ta dolo dsb. Kondisi ciri administratif seperti ini karena negara masih “pilih kasih” atau diskriminatif dalam perlakuan administratisi kenegaraan dan pemerintahan. Padahal sebelum adanya agama-agama “luar”, keyakinan agama Sunda Wiwitan sudah ada. Bahkan sistem keyakinan Sunda Wiwitan seolah tidak berhak / dilarang menyandang “gelar” atau titel “agama” karena konsep “agama” hanya berlaku bagi “agama-agama luar” (yang dianggap jelas memiliki kitab tertulis, Nabi, Tuhan, ritus dan sebagainya). Sementara itu Sunda Wiwitan sering dikategorikan sebagai “kepercayaan” atau “aliran kepercayaan”, bahkan tidak jarang yang menilai sebagai “aliran sesat” oleh penganut agama “luar”. Kenyataan ini sudah sekian lama terjadi dan menjadi momok bagi warga adat ataupun non adat generasi Sunda yang “mikukuh” ajaran budaya spiritual leluhur Sunda ini sejak terjadinya akulturasi dan asimilasi dengan “budaya spritual pendatang” dari luar. Sampai saat ini kenyataan terjadinya diskriminasi horizontal atau diskriminasi sosial (pelecehan, penghinaan, pemfitnahan terhadap penganut Sunda Wiwitan) dan diskriminasi vertikal atau diskriminasi yang berupa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat atau daerah yang diskriminatif terhadap kaum Sunda Wiwitan) masih berlangsung.

Agama Sunda Wiwitan tidak pernah dan memang tidak melakukan propaganda agama atau syiar atau missionaris, karena memang “bukan agama misi”. bahkan sesungguhnya tidak mudah orang mengaku atau memeluk keyakinan Sunda Wiwitan. Karena agama ini banyak dianut dan berkembang hanya pada masyarakat Suku Sunda, dan sistem ritus serta bahasa yang digunakan pun menggunakan bahasa Sunda maka Sunda Wiwitan sebagai sistem keyakinan atau “agama” hanya bagi mereka yang secara genealogis adalah Suku Sunda.

Pertanyaannya kemudian, apakah orang selain  suku Sunda boleh menganut keyakinan Sunda Wiwitan ? Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang penduduk Kanekes yang berasal dari daerah Kaduketug (suatu nama daerah di wilayah Kanekes), mengatakan bahwa “ieu mah agama kami, batur mah teu meunang. Sababna teu meunang soteh pedah kami ge can karuhan bisa ngalaksanakeun nu bener tina agama kami (baca; Sunda Wiwitan)”. Artinya dari hasil wawancara itu bahwa Sunda Wiwitan sebagai agama atau keyakinan masyarakat Kanekes adalah hanya diperuntukan bagi kalangan mereka saja, dan orang lain selain yang berasal dari lingkungan mereka tidak boleh menganut Sunda Wiwitan. Adapun alasan tidak boleh menganut Agama Sunda Wiwitan dikatakan bahwa karena jangankan orang lain (selain orang Kanekes) boleh menganut keyakinan tersebut, orang Kanekes sendiri pun belum tentu bisa mengimplementasikan ajaran Sunda Wiwitan dengan benar.

Di balik pernyataan itu tersirat bahwa orang Kanekes atau penganut Sunda Wiwitan tidak berniat untuk menyebarkan ajaran Agama Sunda Wiwitan, bahkan sampai mengajak orang lain menganut Sunda Wiwitan. Hal demikian karena Agama Sunda wiwitan “bukan agama misi atau syiar” yang orang lain boleh sembarangan menganutnya.  Kemudian dari pernyataan itu ( dan hasil wawancara selanjutnya dengan orang Kanekes tersebut) bahwa mereka sesungguhnya sangat menghormati keyakinan atau Agama lain selain Sunda Wiwitan. Hal ini juga berkaitan pula dengan prinsip sikap orang Kanekes dalam kaitannya dengan “budaya luar” atau sistem keyakinan “luar” (selain Sunda Wiwitan) bahwa mereka “embung dijajah jeung moal ngajajah” (tidak akan menjajah (mempengaruhi) dan tidak mau dijajah (dipengaruhi)” karena sudah merupakan tugas mereka (orang Kanekes) untuk tetap mempertahankan tradisi leluhur apa adanya. Keteguhan orang Kanekes sebagai penganut Sunda Wiwitan dalam mempertahankan tradisi dan budaya spiritual leluhur mereka apa adanya itu sesuai dengan prinsip keteguhan mereka bahwa “ lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung” (secara harfiah berarti panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung).

 

Ritual Sunda Wiwitan – Gambar dapat memiliki Hak Cipta

Penganut Sunda Wiwitan tidak memandang jelek kepada agama lain, bahkan tidak merasa sebagai saingan kompetisi penyebaran, karena sebagaimana tadi dikemukakan bahwa agama Sunda Wiwitan sesungguhnya tidak bertujuan untuk “disebarkan” kepada kepada orang lain. Hal ini mengacu pada dasar pemahaman bahwa Agama Sunda wiwitan ada sejak adanya “manusia Sunda” diciptakan oleh “Nu Ngersakeun” atau “Sang Hiyang Keresa” atau Gusti Pangeran Sikang Sawiji-wiji” (istilah causa prima bagi penganut Sunda Wiwitan). Dengan demikian keberadaan Agama Sunda Wiwitan pada hakekatnya diperuntukan bagi mereka yang “merasa” dan “rumasa” berkepribadian sebagai keturunan (genealogis) “darah Sunda” (meski hal ini pada kenyataannya tidak mengikat secara ketat).

Pemahaman bahwa agama Sunda Wiwitan tersebut tidak untuk “dipropagandakan”, juga memiliki implikasi pemahaman bahwa dalam ajaran Sunda Wiwitan menghormati kebenaran ajaran agama dan kepercayaan lain dan memahami bahwa setiap umat manusia yang berbangsa-bangsa dan bersukubangsa di muka bumi ini memiliki agama dan kepercayaannya masing-masing. Mereka sendiri berpendapat bahwa jangankan “kepikiran” untuk mengajak orang lain menganut agama mereka (Sunda Wiwitan), karena mereka sendiri pun sebagai penganut keyakinan Sunda Wiwitan belum tentu sanggup secara sungguh-sungguh menjalankan keyakinan agamanya tersebut.

Bagi penganut Sunda Wiwitan umumnya dan Orang Kanekes khususnya, dalam agama Sunda Wiwitan  menitikberatkan kepada masalah “tuah” (amal, perbuatan)[1]. Agama mereka (Sunda Wiwitan) menekankan kepada apa yang harus dilakukan sebagai manusia, cenderung lebih tertutup untuk mempermasalahkan atau memeperdebatkan pada “apa yang mereka percayai”. Hal ini karena bagi warga penganut Sunda Wiwitan bahwa Yang Dipercayai (yang diimani) itu bukan untuk diperdebatkan, yang penting bagaimana melaksanakan “pikukuh” atau aturan kehidupan manusia berdasarkan pada aturan-aturan adat pada masing-masing “wewengkonnya” atau wilayahnya[2]. Masyarakat Kenekes mendasarkan aturan “pikukuh” itu pada “Tri Tangtu” (tata wilayah aturan berdasarkan wilayah ke-Rama-an, ke-Resi-an, ke-Ratu-an), sedangkan pada masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (AKUR) Sunda di Cigugur Kuningan, “aturan “pikukuh” yang dimaksud dikenal dengan “Pikukuh Tilu”[3].

Sebagai agama leluhur, sesungguhnya agama Sunda Wiwitan memiliki persamaan dengan agama-agama “luar” juga yang merupakan agama yang diwariskan oleh leluhur dari komunitas agama dan kepercayaannya masing-masing itu. Karena setiap agama atau sistem kepercayaan di dunia ini diwariskan atau diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hanya saja khusus untuk penganut Sunda Wiwitan, generasi yang diwariskan itu terbatas bagi mereka yang “merasa” dan “rumasa” (dalam bahasa Jawa berarti rumongso) sebagai orang Sunda, dimana itu pun tidak dilakukan secara ‘pemaksaan penyebaran’ kepada orang Sunda kebanyakan. Pewarisan yang terjadi dari generasi Sunda ke generasi Sunda berikutnya terbatas pada tingkatan lokal dan atas kesadaran pribadinya masing-masing. Maka dari itu dalam agama Sunda Wiwitan sangat menekankan untuk selalu menghormat dan mendoakan leluhurnya sebagai cikal bakal adanya generasi Sunda Wiwitan masa sekarang dan ke depan.

Selain itu agama Sunda Wiwitan menekankan untuk menjaga lingkungan alam beserta isinya, tidak sembarangan dalam memanfaatkan kekayaan alam baik flora, fauna dan barang-barang fosil (batubara, minyak bumi dan sebagainya). Karena merusak alam adalah juga merusak ajaran Sunda Wiwitan, berarti juga melanggar pada ajaran dan amanat leluhur dan Yang Maha Mencipta Alam semesta ini (Nu Ngersakeun). Dengan demikian tidaklah salah bilamana ada asumsi bahwa kerusakan alam akhir-akhir ini (khususnya di wilayah Jawa Barat) sesungguhnya bukan disebabkan oleh orang-orang penganut Sunda Wiwitan. Karena mereka sesungguhnya sangat “menghargai alam” atau “bermitra dengan alam”. Tidak menutup kemungkinan juga, bahwa kerusakan alam di bumi Pertiwi Indonesia yang kita cintai ini, adalah semata-mata karena eksistensi keyakinan dan kehidupan komunitas “agama adat” leluhur bangsa Indonesia dikikis atas nama “pensyiaran, misi dan pembangunan”. Realitanya adalah karena penganut “agama adat” (Sunda Wiwitan, Kaharingan, Parmalim, dan sebagainya) memiliki banyak kearifan lokal yang sangat menyatu dan menghargai alam bahkan tidak bisa dilepaskan dengan alam dan lingkungannya.

[1] Saleh Danasasmita & Anis Dajtisunda, 1986, Kehidupan Msyarakat Kanekes, bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayan Sunda (Sundanologi), Direktorat Jenderal Kebudayaan DepDikBud.

[2] Pada masyarakat AKUR Sunda (Adat Karuhun Sunda Urang) Cigugur kuningan ajaran tersebut didasarkan pada Cara-Ciri manusia (welas asih/cinta kasih, tatakrama,undak-usuk’tingkatan genealogis,budi basa budi daya, wiwaha yuda na raga / bijak dan bersikap) dan Cara-Ciri Bangsa (rupa, basa, aksara, adat dan budaya)

[3] (1) Iman kana Tanah ( tanah adegan dan tanah amparan) , (2) Ngaji badan-Ngaji Rasa, (3) Ngiblat ka ratu Raja 2,3,4,5,6.

Diharapkan seyogyanya, dalam kehidupan masyarakat yang heterogen, berbeda keyakinan jangan sampai merenggangkan tali persaudaraan. Sebagaimana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang diantaranya menganut kepercayaan yang berakar pada ajaran Sunda (Sunda Wiwitan) di Kanekes dan beberapa daerah Jawa Barat, pada kenyataannya mereka tidak ada mengalami pertikaian yang mencuat menjadi konflik SARA. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tetap saling menghormati keyakinan satu dengan lainnya dengan dasar filosofi “silih asih – silih asah – silih asuh” (saling mengasihi – saling mengembangkan – saling membimbing). Realita ini semua nampak diantaranya dalam kehidupan masyarakat di Dusun Susuru-Ciamis, Cigugur-Kuningan dan Ciparay dan Cireundeu-Bandung, Ciptagelar-Sukabumi, Kanekes-banten dan masyarakat adat dan perkampungan lainnya.

Adanya sikap apriori dari berbagai kalangan terhadap masyarakat yang disebut oleh mereka sebagai masyarakat “kepercayaan/penghayat kepercayaan”, sama dialami oleh kalangan “minoritas” lainnya. Sikap dan perlakuan diskriminatif yang dimaksud itu diantaranya tidak bolehnya mencantumkan nama atau jenis agama atau keyakinannya dalam kolom KTP, sulitnya mencatatkan perkawinan mereka di kantor catatan sipil, tidak mendapatkannya pendidikan keagamaan sebagaimana yang mereka anut, pemaksaan untuk memeluk agama-agama umum baik secara langsung maupun tidak langsung,adanya berbagai pelarangan-pelarangan kegiatan beribadah berdasarkan keyakinan yang dianut, dan sebagainya. Padahal dalam konsep wawasan Nusantara yang diilhami beribu kebudayaan suku  bangsa di Indonesia, kiranya janganlah mereka terlalu dipandang atau dideskriditkan dengan alasan yang tidak rasional. Mereka (masyarakat kepercayaan/penghayat kepercayaan dan kelompok minoritas lainnya) tidak perlu dipandang sebagai kelompok yang berupaya ingin membentuk “agama baru” karena secara konstitusi mereka dijamin keberadaannya berdasarkan pasal 29 UUD 1945 yang telah diamandemen bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Begitu pula dijamin keberadaannya berdasarkan konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia dengan dua butir reservasinya yaitu pada mekanisme penyelesaian jika terjadi konflik dan mekanisme peradilan internasional untuk kasus-kasus yang muncul. Konvensi ini merupakan payung untuk melindungi warga dunia dari perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh negara ataupun oleh kelompok lain.

Meskipun pada kenyataannya berdasarkan penuturan kalangan kaum minoritas sendiri bahwa mereka pada dasarnya hanya bisa menerima apapun “gunjingan” masyarakat dan pemerintah berikut perlakuan diskriminatif yang selama ini terjadi. Strategi adaptasi yang dilakukan biasanya ada yang ikut-ikutan mengisi kolom agama seperti pada umumnya, tetapi tidak melaksanakan ketentuan agama tersebut atau benar-benar meyakini, tapi ada pula yang tetap bersikeras untuk tetap mengosongkan kolom agama dalam KTP dan “berjuang” dan bertahap berupaya menuntut perubahan, meskipun tetap berserah diri terhadap Tuhan. Namun demikian bagi beberapa kalangan minoritas saat ini nampak gerakan sosial terutama di kalangan generasi muda melakukan beberapa upaya penulusuran rasa keadilan dari sistem hukum yang ada di wilayah NKRI. Upaya-upaya yang dilakukan biasanya berupa silaturahmi dengan generasi muda lainnya dari berbagai agama dan kelompok masyarakat adat lainnya untuk mencari “sepengertian” untuk menyikapi hal-hal yang bersifat diskriminatif tersebut.

Sikap dan respon generasi muda masyarakat penghayat kepercayaan (Sunda Wiwitan khsususnya) pada kenyataanya banyak didukung oleh kalangan generasi muda dari berbagai agama formal lainnya, ini terwujud dalam kerjasama dan kegiatan bersama dalam menyikapi masalah diskriminatif sosial maupun peraturan-peraturan. Beberapa wadah kerjasama dan aksi bersama itu nampak dalam gerakan yang diwadahi dalam ICRP {Indonesia Conference on Religion and Peace}, MADIA (Masyarakat Dialog Antar Agama}, GEMARI (Generasi Muda antar Iman),DESANTARA,J PS {Jamaah Persaudaraan Sejati}, WKPUB Jakarta Timur (Wadah Komunikasi dan Perdamaian antar Umat Beragama), PAKUAN {Paguyuban Anti disKriminasi Untuk Agama,adat dan kepercayaaN) dan JAKA TARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama) dan sebagainya.

Pada tingkat pembentukan kehadirannya, religi mempunyai wadah yaitu masyarakat dan kebudayaan. Secara teoritis bahwa hubungan antara agama dan negara (sebagai sebuah tatanan masyarakat) umumnya dipengaruhi oleh dua dimensi. Pertama, lebih berkaitan dengan dimensi internal agama. Seberapa jauh sebuah agama dianggap menyediakan cetak biru (blue print) yang mengatur seluruh tata-kehidupan, termasuk relasi antara agama dan politik; ataukah sebaliknya, agama dianggap merupakan wilayah private, yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan penyelenggaraan negara. Kedua, dimensi eksternal yang lebih berkaitan dengan pemahaman penyelenggara negara terhadap nilai-nilai agama, bagaimana harus diletakkan. Secara empirik sejauh mana negara memberi ruang pada aktualisasi ideologi keagamaan dan tidak membatasi pada ruang publik.

Upacara Serentaun – Gambar dapat memiliki Hak Cipta

 

admin Artikel, Budaya, Indonesia ,